Pertemuan bilateral dialog ke-6 antara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dengan Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum dan penanganan kejahatan siber.
Kerja sama politik dan keamanan yang tertuang dalam Rencana Aksi Kemitraan Strategic Komprehensif Indonesia-Republik Rakyat Tiongok (RRT) 2017-2021 menjadi fokus dalam pertemuan itu, demikian siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis.
Dalam pertemuan yang digelar pada Senin (21/8) di Beijing, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, sedangkan dari pihak RRT dipimpin oleh Dewan Negara Yang Jiechi. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan ke-5 pada tanggal 9 Mei 2016 di Jakarta.
Kedua negara menunjukkan komitmen untuk mempererat hubungan RI-RRT. Berbagai isu bilateral telah dibahas dan disepakati untuk segera ditindaklanjuti, di antaranya terkait cybersecurity, penguatan penanggulangan terorisme, penguatan kerja sama penegakan hukum dan kejahatan lintas negara, dan penguatan kerja sama maritim.
Saat ini berbagai kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan, narkoba, kejahatan keuangan, kejahatan cyber, dan lainnya menjadi perhatian dunia.
Untuk itu, RI dan RRT meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum dan peradilan terutama dalam bidang narkoba, korupsi, ekstradisi pelaku korupsi dan pemulihan aset, cyber security, border entry dan exit management, penguatan kapasitas penegakan hukum dan pertukaran dukungan dalam bantuan hukum timbal balik, intelligenxe sharing, investigasi, penangkapan dan repatriasi tersangka.
Dalam hal ini Indonesia menekankan pentingnya kerja sama kepolisian antara RI dan negara sahabat termasuk RRT, melalui mekanisme bilateral dan regional ASEANPOL dan ASEAN Ministrial Meeting on Transnasional Crime dimana terdapat mekanisme ASEAN+3 termasuk RRT.
Pada kesempatan ini Pemerintah Indonesia menyampaikan pujian kepada pemerintah RRT dalam pemberantasan korupsi. Indonesia pun terus berusaha memberantas korupsi yang sangat merugikan masyarakat. Karena itu diharapkan kedua negara dapat memperkuat kerja sama di bidang pemberatan korupsi.
Dalam bidang anti terorisme, Indonesia menyampaikan usulan kepada Pemerintah RRT untuk memperkuat kerja sama dalam pertukaran data dan informasi terkait terorisme dan deradikalisasi, menghentikan aliran dana teroris dan mengeliminasi aksi teroris melalui teknologi siber.
Sementara itu, Indonesia juga mengundang RRT untuk menjajaki dan berpartisipasi dalam program Pusat Deradikalisasi yang baru-baru ini dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Source: ANTARA
GMT 15:34 2018 Friday ,14 December
Moscow ready for Putin-Trump meetingGMT 13:40 2018 Friday ,14 December
Britain and EU should prepare for second Brexit referendumGMT 11:43 2018 Friday ,14 December
Kosovo to build an army amid tensions with SerbiaGMT 11:52 2018 Thursday ,13 December
Britain's May to appeal to EU for help to salvage Brexit dealGMT 10:28 2018 Wednesday ,12 December
Huawei Executive Gets Bail In Case Rattling China TiesGMT 09:01 2018 Tuesday ,11 December
US marines missing after aircraft collision off Japan confirmed deadGMT 08:55 2018 Monday ,10 December
Top EU court to issue decision on reversal of BrexitGMT 08:37 2018 Monday ,10 December
Peruvians vote for anti-corruption reformsMaintained and developed by Arabs Today Group SAL.
All rights reserved to Arab Today Media Group 2021 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL.
All rights reserved to Arab Today Media Group 2021 ©
Send your comments
Your comment as a visitor